Featured Post

Ketua DPD LSM-JAKOR Ogan Ilir Kecam Keras Ucapan Kades Tebing Gerinting Utara

Ogan Ilir| Prokontra.co.id| | -Terkait pemberitaan Kades Tebing Gerinting Utara, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, yang dimuat oleh wartawan dibeberapa media online, mendapat tanggapan serius dari DPD LSM-JAKOR Ogan Ilir, Provinsi Sumsel, (Senin, 12/2/2014).

Ketua DPD LSM -JAKOR Ogan Ilir, Ardi Wiranata, Mengecam keras ucapan Kepala Desa Tebing Gerinting Utara, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumsel, seharusnya Kades tersebut dapat memahami peran, pungsi dan tugas jurnalistik/wartawan sebagai pilar ke empat negara yang diatur dalam UU Pers 40 Tahun 1999 dalam melaksanakan kontrol sosialnya, tentu, harus paham kades itu, ucapnya.

"Kades itu, tentunya, harus paham Kinerja rekan-rekan Wartawan/Jurnalis Karena telah diatur dan dilindungi oleh UU PERS NO 40 Tahun 1999 dan kalau kades itu belum paham atau tidak tau, belajar dulu dia, untuk dapat memahami apa itu tugas wartawan".

Selanjutnya Ardi juga mengatakan, seorang Jurnalis/wartawan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak terikat dengan siapapun (Independent)  serta juga tidak perlu harus mendapat perintah tugas dari pak Bupati terlebih dahulu, seperti yang di ucapkan Kades Tebing Gerinting Utara tersebut, jelasnya.

"wartawan dalam melaksanakan tugasnya, tidak perlu surat tugas dari pak Bupati, Kades Tebing Gerinting Utara itu, kenapa berucap seperti itu".

Lebih dalam Ardi juga menuturkan, seorang Kades selain memahami UU Pers No 40 Tahun 1999  juga harus dapat memahami UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, karna semua anggaran dana desa (DD) yang diterima dan dikelolanya itu berasal dari uang rakyat, tentu informasi hasil pembangunan yang telah dilakukan Kades tersebut harus dapat disampaikan ke publik secara transparan, bukan ditutupi, terangnya.

"keterbukaan informasi publik itu telah diatur dalam UU NO 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, kades itu harus paham!..".

Ditambahkan olehnya, ini kan menjadi pertanyaan publik, apakah hasil pembangunan jalan cor beton tersebut berkualitas dan prosesnya pengerjaannya sudah sesuai dengan RAB, lalu bagaimana dengan jalan yang rusak itu merupakan aset negara, tentu Kepala Desa itu berkewajiban untuk memperbaiki jalan rusak tersebut, karna kerusakannya disebabkan kendaran pengangkut material bukan karena bencana alam, paparnya.

Kemudian, kenapa pengerjaan Jalan Cor Beton tersebut masih dalam proses pengerjaan, bukankah ini sudah masuk tahun anggaran 2024, apakah itu dibenarkan secara aturan?.. dan seharusnya kades bukan Lagi sibuk dengan pembangunan fisik tapi sudah sibuk mengurusi administrasi desa, penyusunan perdes dan pelaporan realisasi dana desa desa (DD).
  
" Ada apa dengan Kades Tebing Gerinting Utara itu, masih mengurusi dan mengerjakan pembagunan fisik, inikan sudah tahun 2024".

Pengirim berita biro Ogan Ilir: (Aprianto)

0 Komentar

© Copyright 2022 - prokontra.co.id